To term Tsar Alexander II a liberal

To term Tsar Alexander II a liberal or a bearer of liberal values is a stretch, but he
did some “liberating” things nonetheless: freeing the serfs and introducing more
freedoms into the life of a population (including Russia’s many Jews) that had had
relatively little experience of them. Between the extremes of Britain and Russia, there
were many intermediate countries. France, too, did not face issues of national unification,
but the years 1848–50 represented another kind of liberal failure for France.
Napoleon’s authoritarian empire amply violated political and intellectual aspects of
the full liberal program, but, nonetheless, moderate liberals in France rallied to
Napoleon because he effectively repressed the radical left while still remaining modern
and antimonarchist, favoring the growth of modern industry. Prussia, too, had
a much stronger executive and a weaker parliament than in the British model, but
nonetheless the institutional and legal framework for rapid industrialization existed

Results (Indonesian) 2:

Untuk istilah Tsar Alexander II liberal atau pembawa nilai-nilai liberal adalah peregangan, tapi dia
melakukan beberapa "membebaskan" hal tetap: membebaskan budak dan memperkenalkan lebih
kebebasan ke dalam kehidupan penduduk (termasuk banyak orang Yahudi Rusia) yang memiliki
relatif sedikit pengalaman dari mereka. Antara ekstrem dari Inggris dan Rusia, ada
banyak negara menengah. Perancis, juga, tidak menghadapi masalah unifikasi nasional,
tetapi tahun 1848-1850 mewakili jenis lain dari kegagalan liberal untuk Perancis.
Kerajaan otoriter Napoleon berlimpah melanggar aspek politik dan intelektual dari
program liberal penuh, tapi, tetap, liberal moderat di Perancis rally ke
Napoleon karena ia secara efektif ditekan kiri radikal sementara masih tersisa yang modern
dan antimonarchist, mendukung pertumbuhan industri modern. Prussia, juga, memiliki
seorang eksekutif jauh lebih kuat dan parlemen lebih lemah dari pada model Inggris, tapi
tetap kerangka kelembagaan dan hukum untuk industrialisasi yang pesat ada