4. Dispute resolution in Islamic ba

4. Dispute resolution in Islamic banking: experiences of other jurisdictions
It is appropriate to examine some best practices on dispute resolution in Islamic banking where there have been series of challenges which were later overcome through proper law reforms. The jurisdictions selected for this case study are Malaysia, Indonesia, The Philippines and the United Kingdom. The choice of these countries is not by chance or arbitrary. While Malaysia and Indonesia represent best practices of advanced Islamic banking business with good models on dispute resolution, The Philippines and United Kingdom are countries where Islamic law is not recognized as the law of the state just as Tanzania. The Islamic banking industry of each of these countries has gone through series of reforms. As will be seen in the analysis below, there have been so many challenges relating to dispute resolution in Islamic banking in those jurisdictions, but some of such challenges have been addressed either through law reforms or proactive initiatives.

Results (Indonesian) 2:

4. Penyelesaian sengketa dalam perbankan Islam: pengalaman yurisdiksi lain
Sangat tepat untuk memeriksa beberapa praktik terbaik tentang penyelesaian sengketa di perbankan syariah di mana telah terjadi serangkaian tantangan yang kemudian diatasi melalui reformasi hukum yang tepat. Yurisdiksi yang dipilih untuk studi kasus ini adalah Malaysia, Indonesia, Filipina dan Inggris. Pilihan negara-negara ini tidak secara kebetulan atau sewenang-wenang. Sementara Malaysia dan Indonesia merupakan praktik terbaik maju bisnis perbankan syariah dengan model yang baik pada penyelesaian sengketa, Filipina dan Inggris adalah negara-negara di mana hukum Islam tidak diakui sebagai hukum negara seperti Tanzania. Industri perbankan syariah dari masing-masing negara tersebut telah melalui serangkaian reformasi. Seperti yang akan terlihat dalam analisis di bawah ini, ada begitu banyak tantangan yang berkaitan dengan sengketa resolusi di perbankan syariah di wilayah hukum tersebut, tetapi beberapa tantangan seperti telah dibahas baik melalui reformasi hukum atau inisiatif proaktif.