As in most countries, the forest ow

As in most countries, the forest owner in Indonesia is the government,
which has been extensively opening up its forests to large-scale timber
extraction since 1967. Hence, government forestland-use decisions have
historically focused upon the maximisation of timber values (Gillis,
1987), which in practice meant rent1 maximisation for those companies
with the rights to harvest, process and export timber products (Brown,
1999)

Results (Indonesian) 1:

seperti di sebagian besar negara, pemilik hutan di Indonesia adalah pemerintah,
yang telah banyak membuka hutan untuk kayu skala besar
ekstraksi sejak tahun 1967. karenanya, keputusan hutan digunakan pemerintah telah
historis berfokus pada maksimalisasi nilai kayu (gillis,
1987), yang dalam prakteknya berarti rent1 maksimisasi bagi perusahaan
dengan hak panen,produk proses dan ekspor kayu (brown,
1999)

Results (Indonesian) 2:

Seperti di kebanyakan negara, pemilik hutan di Indonesia adalah pemerintah,
yang telah secara ekstensif membuka diri hutannya kayu yang berskala besar
ekstraksi sejak tahun 1967. Oleh karena itu, keputusan pemerintah hutan-gunakan memiliki
historis terfokus pada Technical Publications nilai-nilai kayu (Gillis,
1987), yang dalam prakteknya dimaksudkan rent1 aturan bagi perusahaan-perusahaan
dengan hak-hak untuk panen, memproses dan ekspor kayu Produk (Brown,
1999)