Article 13Domisli Law1. Legal Domic

Article 13
Domisli Law

1. Legal Domicile is used in this agreement are based on applicable law in the Republic of Indonesia.
2. In this agreement with all the consequences, the parties select a fixed domicile and the public in the Office of the clerk of the District Court in the town of Magelang.
3. The language used in this agreement are the Indonesian Language.

Article 14
Wianta

1. Things are not regulated enough or less regarding the agreement in this deed, the parties will declare and set it in the Addendum.
2. In the event of differences of opinion in the interpretation or implementation of this Agreement shall be solved conversationally to consensus in accordance with the rules and conditions.
3. Changes to the content of the Act can only be done upon agreement of the parties first and Second Parties.

Results (Indonesian) 1:

Pasal 13Domisli hukum1. domisili hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini didasarkan pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.2. dalam Perjanjian ini dengan semua konsekuensi, para pihak memilih domisili tetap dan umum di kantor panitera pengadilan negeri di kota Magelang.3. bahasa yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia.Pasal 14Wianta1. hal-hal yang tidak diatur cukup atau kurang mengenai perjanjian dalam akta ini, para pihak akan menyatakan dan meletakkannya di tambahan.2. di bagian hal dari perbedaan pendapat dalam penafsiran atau penerapan persetujuan ini harus diselesaikan secara musyawarah untuk konsensus sesuai dalam aturan dan persyaratan.3. perubahan isi UU hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak pertama dan kedua pihak.

Results (Indonesian) 2:

Pasal 13
Domisli Hukum 1. Domisili hukum yang digunakan dalam perjanjian ini didasarkan pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. 2. Dalam perjanjian ini dengan segala konsekuensi, pihak pilih domisili tetap dan masyarakat di Kantor petugas dari Pengadilan Negeri di kota Magelang. 3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia. Pasal 14 Wianta 1. Hal-hal yang tidak diatur cukup atau kurang mengenai kesepakatan dalam akta ini, para pihak akan mendeklarasikan dan meletakkannya di Addendum tersebut. 2. Dalam hal perbedaan pendapat dalam penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan basi konsensus sesuai dengan aturan dan ketentuan. 3. Perubahan isi dari UU hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua.