A democracy requires rule of law. A

A democracy requires rule of law. A nation is said to have “rule of law” if it features a strong legal system that applies to everyone, including political leaders. If a nation lacks rule of law, it is said to have “rule of man”, which denotes that the nation’s leaders can simply do as they please (because their power is not limited by law). Monarchies feature rule of man.
Without rule of law, nothing could stop an ambitious leader of a democratic country from terminating elections. This is prevented, however, by aconstitution: a body of law that describes how a nation is to be governed. A constitution typically has both written parts and unwritten parts (conventions). It sets out the manner in which leaders are chosen, the duration for which they can serve, and the extent of their powers. A constitution is thus the bedrock of a democracy.

Results (Indonesian) 2:

Demokrasi membutuhkan aturan hukum. Suatu bangsa dikatakan memiliki "aturan hukum" jika fitur sistem hukum yang kuat yang berlaku untuk semua orang, termasuk para pemimpin politik. Jika suatu bangsa tidak memiliki aturan hukum, dikatakan memiliki "aturan manusia", yang menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa hanya bisa melakukan apa yang mereka harap (karena kekuatan mereka tidak dibatasi oleh hukum). Monarki memiliki aturan manusia.
Tanpa aturan hukum, tidak ada yang bisa menghentikan seorang pemimpin yang ambisius dari negara demokrasi dari mengakhiri pemilihan. Hal ini dicegah, namun, dengan aconstitution: badan hukum yang menggambarkan bagaimana sebuah bangsa yang akan diatur. Sebuah konstitusi biasanya memiliki kedua bagian ditulis dan bagian tidak tertulis (konvensi). Ini menetapkan cara di mana para pemimpin yang dipilih, durasi yang mereka dapat melayani, dan sejauh mana kekuatan mereka. Sebuah konstitusi demikian fondasi dari demokrasi.