After more than a decade of enforce

After more than a decade of enforcement, Indonesia has become one of the countries facing serious criticism of the methods used in the implementation of Islamic law. The Government of Aceh is the only Indonesian province with the delegated authority to legally implement Islamic law. During the first period of establishment, the perpetrators were generally Muslim, but currently non-Muslims may also be potentially treated with Islamic law. For instance, in an Aceh case, a non-Muslim having profession as alcoholic-drinking dealer was punished by Islamic law. This expanded authority happened because of the judge’s intepretations. In some cases, judges can decide whether a non-Muslim can be pusnished with Islamic law or with other laws.

Results (Indonesian) 1:

Setelah lebih dari satu dekade penegakan, Indonesia telah menjadi salah satu negara menghadapi kritik serius dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan hukum Islam. Pemerintah Aceh adalah provinsi hanya Indonesia dengan kekuasaan hukum menerapkan hukum Islam. Selama periode pertama berdirinya, pelaku umumnya Islam, tetapi saat ini non-Muslim dapat juga berpotensi diperlakukan dengan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam kasus Aceh, seorang non-Muslim berprofesi sebagai dealer minum alkohol dihukum oleh hukum Islam. Diperluas ini otoritas terjadi karena intepretations hakim. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan apakah seorang non-Muslim dapat pusnished dengan hukum Islam atau dengan undang-undang lainnya.

Results (Indonesian) 2:

Setelah lebih dari satu dekade penegakan, Indonesia telah menjadi salah satu negara menghadapi kritik serius dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan hukum Islam. Pemerintah Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia dengan wewenang untuk secara legal menerapkan hukum Islam. Selama periode pertama pendirian, para pelaku umumnya Muslim, namun saat ini non-Muslim juga dapat berpotensi diobati dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus Aceh, non-Muslim memiliki profesi sebagai dealer alkohol-minum dihukum oleh hukum Islam. otoritas diperluas ini terjadi karena intepretations hakim. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan apakah non-Muslim dapat pusnished dengan hukum Islam atau hukum lainnya.