Before the 1971 elections, the NU i

Before the 1971 elections, the NU in Madura had openly sponsored many village festivities. Following the participation of Golkar in the 1971 elections, efforts to transform village officials into Golkar cadres and sympathisers became trend. This led to the reluctance of the village officials to support the NU. Consequently, many village festivities were held neutrally under local initiatives. Furthermore, during the New Order, despite its departure from politics, the NU continuously attempted to maintain its dominance in the PPP. As a result, the government could not neglect NU activities in villages. Under Suharto’s administration, this uneasy relationship manifested itself in the government’s limitation to NU social activities. One of consequences was preventing the NU from posting signs in front of any NU offices or its leader’s home in the villages.

Results (Indonesian) 1:

Sebelum pemilihan 1971, NU di Madura secara terbuka telah mensponsori banyak desa perayaan. Setelah partisipasi Golkar dalam pemilihan umum tahun 1971, upaya untuk mengubah aparat desa menjadi Golkar kader dan pesimpati menjadi tren. Hal ini menyebabkan keengganan aparat desa untuk mendukung NU. Akibatnya, banyak desa pesta diadakan netral di bawah inisiatif lokal. Selain itu, masa Orde Baru, meskipun kepergiannya dari politik, NU terus berusaha untuk mempertahankan dominasinya di PPP. Sebagai hasilnya, pemerintah tidak bisa mengabaikan NU kegiatan di desa. Di bawah pemerintahan Soeharto, hubungan gelisah ini terwujud dalam pembatasan pemerintah untuk kegiatan sosial NU. Salah satu konsekuensi adalah mencegah NU posting tanda-tanda di depan setiap kantor NU atau pemimpin yang rumah di desa-desa.

Results (Indonesian) 2:

Sebelum Pemilu 1971, NU di Madura telah secara terbuka disponsori banyak perayaan desa. Setelah partisipasi Golkar dalam Pemilu 1971, upaya untuk mengubah aparat desa menjadi kader Golkar dan simpatisan menjadi tren. Hal ini menyebabkan keengganan aparat desa untuk mendukung NU. Akibatnya, banyak perayaan desa dilakukan secara netral di bawah inisiatif lokal. Selanjutnya, selama Orde Baru, meskipun keberangkatan dari politik, NU terus berusaha mempertahankan dominasinya di PPP. Akibatnya, pemerintah tidak bisa mengabaikan kegiatan NU di desa-desa. Di bawah pemerintahan Soeharto, hubungan yang tidak nyaman ini terwujud dalam keterbatasan pemerintah untuk kegiatan sosial NU. Salah satu konsekuensi yang mencegah NU dari posting tanda-tanda di depan setiap kantor NU atau rumah pemimpinnya di desa-desa.